Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga
Home  Halaman Depan Perda  Peraturan Daerah Perwali  Peraturan Walikota


Cari  Pencarian

Perda  Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri

Nomor 11 Tahun 1997
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

Nomor 7 Tahun 1990
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja DIPENDA Kodya Dati II Salatiga

Perda Selengkapnya »   

Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 14 Tahun 2006
Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Salatiga

Nomor 5 Tahun 2001
Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap Kelas I dan Utama di RSUD Kota Salatiga

Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga No 61 tahun 2007 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Salatiga

Perwali Selengkapnya »   
:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.


JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




  
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id