Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 19 Tahun 2018
Tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga

Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Nomor 3 Tahun 1990
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kodya Dati II Salatiga Pada Pihak Ketiga



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 44 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Perwali No. 45 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga

Nomor 70 Tahun 2016
Tentang perubahan atas peraturan walikota salatiga nomor 17 tahun 2014 tentang sistem akuntansi perda dan bagan akun standar

Nomor 18 Tahun 2010
Tentang Pengesahan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah BPR Salatiga Tentang Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Pada BPR Bank Salatiga 2009



:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.



JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id