Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga
Home  Halaman Depan Perda  Peraturan Daerah Perwali  Peraturan Walikota


Cari  Pencarian

Perda  Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 1981
Tentang Mengubah untuk keempat kalinya Perda tentang Perdagangan dan Penjualan Susu

Nomor 2 Tahun 1999
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

Nomor 11 Tahun 2004
Tentang Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun 2004

Perda Selengkapnya »   

Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 11 Tahun 2003
Tentang Pinjaman Dalam Rangka Penataan PKL Kota Salatiga Tahun 2003

Nomor 39 Tahun 2004
Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pengawas Daerah

Nomor 44 Tahun 2016
Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pengendalian penduduk dan KB

Perwali Selengkapnya »   
:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.


JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




  
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id