Berita

Jakarta, 25 Maret 2012

Bersiap Kembali ke Masa-masa Gelap

Rencana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali terlontar dari Gedung DPR. Kali ini para wakil rakyat yang duduk di komisi III DPR itu lebih bersemangat. Panitia Kerja (Panja) sudah dibentuk. Studi banding ke luar negeri pun dilakukan.

Mayoritas anggota Komisi III DPR setuju dengan klausul itu. Namun, ada juga yang menolak. Misalnya politikus Gerindra Martin Hutabarat. Bagi Martin, ketiadaan wewenang SP3 selama ini jadi hal yang paling ditakutkan koruptor. Maka ia ingin ketentuan itu dipertahankan.

KPK adalah manifestasi harapan dari reformasi 1998. Bila wewenang KPK dihapus satu per satu, maka sejatinya itu langkah mundur. "Sejarah negara dan bangsa ini akan mundur kembali ke masa lalu, masa-masa gelap, tatkala korupsi merajalela," tegas
Didi kepada majalah detik.

KPK menilai revisi UU KPK belum saatnya dilakukan. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas balik menyindir anggota DPR. Ia berkata, itu hak DPR, khususnya komisi III. Pergi-pergi ke luar negeri itu juga hak mereka."

13 Poin Krusial Revisi UU KPK



1. Penghapusan wewenang penuntutan KPK (pasal 7 huruf a). Pasal-pasal yang mengatur penuntutan juga dihapus (pasal 51 dan 52).

2. Kasus korupsi yang ditangani KPK paling sedikit merugikan negara Rp 5 miliar. Sebelumnya Rp 1 miliar (pasal 11).

3. KPK boleh menyadap, tapi tidak boleh merekam pembicaraan (pasal 12 huruf a).

4. Penyadapan harus minta izin terlebih dahulu kepada pengadilan, kecuali dalam keadaan mendesak. Izin harus dimintakan dalam waktu 1X24 jam sejak penyadapan dimulai. Penyadapan paling lama 3 bulan terhitung sejak dikeluarkannya izin dari pengadilan dan dapat diperpanjang satu kali. (pasal 12 A).

5. KPK diwajibkan menyusun kode etik pimpinan dan pegawai (pasal 15 A).

6. Adanya bab khusus (bab II A) yang mengatur tentang LHKPN.

7. Pimpinan KPK diberhentikan jika melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebelumnya, pimpinan KPK berhenti ketika statusnya menjadi terdakwa (pasal 32 ayat 1 huruf C).

8. Bila ada pimpinan KPK pengganti, maka pimpinan tersebut melanjutkan sisa jabatan pimpinan sebelumnya (pasal 33 ayat 1 A).

9. Adanya bab khusus mengenai Dewan Pengawas KPK (Bab VA). Dewan pengawas bertugas mengawasi kinerja KPK.

10. Penyidik yang berasal dari kejaksaan dan kepolisian tidak boleh ditarik kembali sebelum mempunyai masa kerja dua tahun di KPK (pasal 39 ayat 4).

11. KPK berwenang mengeluarkan Surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Sebelumnya wewenang ini tidak ada di KPK (pasal
40).

12. Penyidik KPK melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaan dalam waktu 7 hari setelah selesai penyidikan (Pasal 52A).

13. Pasal yang menyebut KPK dapat mengambil alih kasus korupsi sebelum terbentuknya KPK dihapus (pasal 68).


Peliput: WAN/YOG
Sumber: Majalah Detik Edisi 16 (19-25 Maret 2012)