Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 1999
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000

Nomor 4 Tahun 2000
Tentang Retribusi Kekayaan Daerah

Nomor 11 Tahun 1991
Tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Penerimaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Pengesahan Keputusan Direktur PD. BKK Sidorejo Kota Salatiga Nomor 79/BKK/IV/2011 tentang Laporan Pertanggungjawaban Tahunan PD. Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Tahun 2010

Nomor 38 Tahun 2013
Tentang Pengesahan Peraturan Direksi PDAM Nomor 900/031.2/2013 Tentang RKPD PDAM Tahun 2014

Nomor 105 Tahun 2005
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Salatiga No 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Penduduk Dan Akte Capil



 
Jenis:  Peraturan Daerah
Nama:Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014
Tentang:Penyelenggaraan Penanaman Modal
Tanggal Ditetapkan:12 September 2014
Tanggal Diundangkan:12 September 2014
Kata Kunci:penanaman modal
Abstraksi:- Dalam rangka menumbuhkan iklim penanaman modal yang kondusif perlu adanya jaminan kepastian hukum menyangkut prosedur kegiatan penanaman modal di Daerah.
- Kota Salatiga belum memiliki landasan hukum untuk pengaturan kegiatan penanaman modal yang mencakup kebijakan penyelenggaraan kegiatan perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Untuk itu perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, UU No. 5 Tahun 1970 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah , UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undnagan, UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Darah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, PP No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Perda Kota Salatiga No. 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030, Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan, Perda Kota Salatiga No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Perda Kota Salatiga No. 11 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Perda Kota Salatiga No. 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Usaha, Perda Kota Salatiga No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga Tahun 2011-2016, Perda Kota Salatiga No. 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKotaan.
-Peraturan Daerah ini berisi tentang : Pengaturan penyelenggaraan penanaman modal yang memiliki tujuan antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, kebijakan dasar penyelenggaraan penanaman modal yang diarahkan antara lain untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal di Daerah, hak kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, penyelenggaraan modal (terdiri diantaranya definisi penjelasan penanam modal bidang dan lokasi usaha, perizinan, mekanisme pelayanan), promosi yang dilakukan pemerintah Daerah, kemitraan antara penanam modal dengan usaha mikro, usaha kecil dan menengah di Daerah yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai dan saling memperkuat, insentif dan kemudahan yang diberikan pemerintah Daerah , pelaporan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, serta sanksi administrasi bagi setiap penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan yang dimaksud pada Peraturan Daerah ini.
 
Unduh

( 219.295 bytes )



 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id