Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 1980
Tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1977/1978

Nomor 5 Tahun 1975
Tentang Penggunaan Persewaan Gedung dan Tempat atau Lapangan Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

Nomor 5 Tahun 1984
Tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kotamadya Dati II Salatiga Tahun Anggaran 1983/1984



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 51 Tahun 2010
Tentang Pengesahan Peraturan Direksi PDAM Kota Salatiga Nomor 900/023/2010 Tentang Perubahan RKAP PDAM Kota Salatiga Tahun 2010

Nomor 4 Tahun 2001
Tentang Peraturan Daerah Kodya Dati II Salatiga Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Pemberian Nomor dan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Umum Tidak Bermotor Dalam Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga

Nomor 27 Tahun 2010
Tentang Pengesahan Peraturan Lurah Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Nomor 412/16/III/2010 Tentang Pengelolaan APBK Tahun 2010



:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.



JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id