Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi

Nomor 24 Tahun 1981
Tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kodya Dati II Salatiga Tahun Anggaran 1980/1981

Nomor 2 Tahun 1987
Tentang Perubahan Kedua Perda Kodya Dati II Salatiga Nomor 23 Tahun 1978 Tentang Kartu Keluarga, KTP dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanan Pendaftaran Penduduk



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 41 Tahun 2013
Tentang Pengesahan Peraturan Direktur Perusda BKK Sidorejo Bagian Perekonomian Kota Salatiga Nomor 310/BKK/XII/2013 Tentang RKAP PD BKK Sidorejo Tahun 2014

Nomor 14 Tahun 2009
Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Salatiga Ke dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Pengkreditan (PD.BPR)Kota Salatiga Tahun 2009

Nomor 25 Tahun 2000
Tentang Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan PBB Pajak dan Retribusi Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Penerimaan Dan Penggunaan Penyisihan Pajak bumi dan bangunan PBB Bagian Pemerintah Kota Salatiga tahun 1999/2000



:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.



JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id