Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 14 Tahun 1983
Tentang Penetapan Perubahan APBD Kodya Dati II Salatiga Tahun Anggaran 1982/1983

Nomor 2 Tahun 1993
Tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kodya Dati II Salatiga

Nomor 8 Tahun 1980
Tentang Penetapan Perubahan APBD Kodya Dati II Salatiga Tahun Anggaran 1978/1979



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 5 Tahun 2009
Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Surat Keterangan Walikota Kota Salatiga

Nomor 25 Tahun 2012
Tentang Pengesahan keputusan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Nomor 023/PDAU/SK/IV/2012 Tentang Laporan Perhitungan Tahunan Perusahaan Daerah Aneka Usaha kota Salatiga Tahun 2011

Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Pengesahan Kepala Bersama Bapak dan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Nomor 25/PDAM/III/2010 Tentang RAPBD Aneka Usaha Kota Salatiga Tahun 2010



:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.



JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id