Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 1999
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011

Nomor 10 Tahun 1988
Tentang Penetapan Perubahan APBD Kodya Dati II Salatiga Tahun 1988/1989



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 57 Tahun 2011
Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Juklak Penerbitan e-KTP secara Masal Tahun 2012

Nomor 74 Tahun 2007
Tentang Pengesahan Keputusan Lurah Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Nomor 146/20/XI/2007 Tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga

Nomor 11 Tahun 2015
Tentang Pencabutan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 74 Tahun 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.



JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id