Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 18 Tahun 1977
Tentang Mengubah untuk Ketiga kalinya Perda tentang Perdagangan dan Penjualan Susu

Nomor 17 Tahun 1977
Tentang Mengubah Untuk Kedua Kalinya Perda Kotamadya Salatiga Tanggal 19 Februari 1973 Tentang Tempat Pemberhentian Kendaraan Umum Dalam Kotamadya Salatiga

Nomor 4 Tahun 1991
Tentang Perubahan Pertama Perda Kodya Dati II Salatiga Nomor 16 Tahun 1981 Tentang Terminal dan Retribusi Terminal



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 38 Tahun 2004
Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemerintah Daerah Kota Salatiga

Nomor 69 Tahun 2005
Tentang Pengesahan Peraturan Lurah Blotongan Kec.Sidorejo Kota Salatiga No.148/04/IX/@005 tentang Pemecahan RT VIII limgkungan Modangan Menjadi RW VIII Lingkungan Modangan Lor & RW XV Lingkungan Modangan Kidul Kelurahan Blotongan Kec.Sidorejo Kota Salatiga

Nomor 52 Tahun 2016
Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik



:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.



JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id