Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah

Nomor 5 Tahun 1990
Tentang Pemberian Kuasa Kepada MENDAGRI untuk Mendirikan dan Mengelola Yayasan Purna Bhakti DPRD (Yarnati)

Nomor 6 Tahun 1985
Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Dati II Salatiga



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 37 Tahun 2016
Tentang kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Nomor 16 Tahun 2016
Tentang Pengesahan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga No. 900/020.1/2016 Tentang Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga Tahun 2016

Nomor 21 Tahun 2012
Tentang Pengesahan Keputusan Direktur PD.BKK Sidorejo Kota Salatiga Nomor 49/BKK/III/2012 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan PD Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Tahun 2012



:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.



JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id