Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 1997
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

Nomor 9 Tahun 1990
Tentang Perubahan Kedua Perda Kodya Dati II Salatiga Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Persewaan Tempat Parkir Bagi Kendaraan Bermotor Bukan Umum Dalam Kodya Salatiga

Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kodya Dati II Salatiga Kepada Pemerintah Kalurahan



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 20 Tahun 2007
Tentang Pengesahan Keputusan Lurah Kumpulrejo No 489/06/2006 Tentang Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) Kelurahan Randuacir

Nomor 1 Tahun 2002
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan / Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002

Nomor 3 Tahun 2002
Tentang Pinjaman Lunak pada Koperasi



:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.



JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id