Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Nomor 1 Tahun 2009
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009

Nomor 8 Tahun 1990
Tentang Perubahan Ketiga Perda Kodya Dati II Salatiga Nomor 21 Tahun 1977 Tentang Retribusi Pelayanan Umum Perawatan Kesehatan Dalam Wilayah Kodya Dati II Salatiga



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 9 Tahun 2020
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Nomor 50 Tahun 2005
Tentang Pengesahan Peraturan Kepala Kelurahan Cebongan Kec.Argomulyo Kota Salatiga Tentang APBK Cebongan Kec.Argomulyo Kota Salatiga

Nomor 14 Tahun 2004
Tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikota No. 5 Tahun 2001 Tentang Tarip Retribusi Pelayanan Rawat Inap Kelas I dan Utama RSUD Salatiga



:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.



JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id