Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2001
Tentang Pembentukan Organiasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga

Nomor 10 Tahun 1980
Tentang Kepuusan DPRD Kodya Dati II Salatiga No.36/DPRD-II/1980 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kodya Dati Salatiga

Nomor 5 Tahun 2013
Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan perwali Nomor 7/2009 Tentang Tata peraturan bagi PNS Di Lingkungan Pemkot Salatiga

Nomor 389 Tahun 1995
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kembali Para Pedagang Pasar Lama ,Pasar Baru,Dan Pasar berdikari Pada Pasaraya I Dan Pasaraya II Kotamadya Dati II Kota Salatiga

Nomor 18 Tahun 2002
Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Pasal dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2002



:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.



JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id