Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 1986
Tentang Prubahan Pertama Kodya Dati II Salatiga Nomor 9/1981 Tentang pemakaian tanah yang Dikuasai atau yang menjadi milik Pemda Kota Salatiga

Nomor 19 Tahun 1977
Tentang Kedudukan Keuangan Ketua Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kodya Dati II Salatiga

Nomor 3 Tahun 1987
Tentang Penetapan APBD Kodya Dati II Salatiga Tahun Anggaran 1987/1988



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Rencana aksi daerah pengarusatamaan gender

Nomor 47 Tahun 2007
Tentang Pengesahan Peraturan Lurah Kauman Kidul Kec.Sidorejo Kota Salatiga no 905/04/2007 tentang Pengelolaan APB Kelurahan Tahun Anggaran 2007

Nomor 19 Tahun 2003
Tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2004



:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.



JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id