Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 1988
Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kodya Dati II Salatiga

Nomor 4 Tahun 1999
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Dati II Salatiga Tahun Anggaran 1999/2000

Nomor 9 Tahun 1976
Tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Perda Kotamadya Salatiga Tanggal 19 Februari 1973 Tentang Tempat-tempat Pemberhentian Kendaraan Umum dalam Kotamadya Salatiga



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 38 Tahun 1997
Tentang Penyelenggaraan penataran P4 Bagi Pegawai RI (Pejabat Struktural Eselon IV Dan V) Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Dati II Salatiga Tahun 1996/1997

Nomor 34 Tahun 2002
Tentang Rensta Badan/Dinas/Kantor/Bagian Unit Kerja Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2002-2006

Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Penambahan Setoran Modal Pemkot Dalam Modal Dasar Perusda BPR Bank Salatiga Tahun Anggaran 2010



:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.



JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id