Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2007
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Nomor 2 Tahun 1982
Tentang Persewaan Mesin Gilas dan/atau Mesin Pemecah Batu Milik Pemerintah Kodya Dati II Salatiga

Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Mengubah untuk Pertama Kali Perda tentang Penggunaan,Persewaan Gedung dan Tempat/Lapangan Milik Pemerintah Kodya Dati II Salatiga



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 29 Tahun 2004
Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah

Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Pengesahan Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga no 963/006/2016 tentang Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga tahun 2015

Nomor 6 Tahun 2002
Tentang Perubahan Keputusan Walikotamadya Tingkat II Salatiga No. 060/253/n1994 Tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pemerintah Kota Salatiga



:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.



JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id