Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2004
Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Nomor 4 Tahun 1983
Tentang Mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga,KTP dan Perubahan dalam Wilayah Hukum Kodya Dati II Salatiga

Nomor 9 Tahun 1985
Tentang Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan dalam Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 37 Tahun 2018
Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

Nomor 25 Tahun 2015
Tentang Pengesaahn Peraturan Direktur PDAM Kota Salatiga No 900/001/2015 tentang Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2015

Nomor 215 Tahun 1999
Tentang Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Tanah Bengkok Dan Bondo Desa Yang Desanya Di tetapkan Menjadi Kelurahan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingakt II Salatiga



:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.



JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id