Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 1984
Tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kotamadya Dati II Salatiga Tahun Anggaran 1983/1984

Nomor 21 Tahun 1981
Tentang Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan di Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga

Nomor 7 Tahun 1982
Tentang Pajak Bangsa asing



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Pengesahan Peraturan Lurah Saltiga Kec.Sidorejo Kota Salatiga no.412/03/III/2009 tentang APBK tahun Anggaran 2009

Nomor 161 Tahun 1994
Tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan Daerah Kotamadya Dati II Salatiga Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Pajak Pembangunan I

Nomor 14 Tahun 2010
Tentang Pengesahan Kepala Direktur PD BKK Sidang Kota Salatiga Nomor 47/BKK/IV/2009 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan PD Badan Kredit Kecamatan Sidorejo



:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.



JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id