Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 1991
Tentang Perubahan Pertama Perda Kodya Dati II Salatiga Nomor 16 Tahun 1981 Tentang Terminal dan Retribusi Terminal

Nomor 19 Tahun 1977
Tentang Kedudukan Keuangan Ketua Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kodya Dati II Salatiga

Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Penetapan APBD Kodya Dati II Salatiga Tahun 1991/1992



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Pengesahan Peraturan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor 003/PD.BPR.BS/I/2015 dan 001.PER/BPR.BS/I/2015 tentang Rencana Kerja dan Anggaran PD. BPR Bank Salatiga Tahun 2015

Nomor 25 Tahun 2000
Tentang Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan PBB Pajak dan Retribusi Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Penerimaan Dan Penggunaan Penyisihan Pajak bumi dan bangunan PBB Bagian Pemerintah Kota Salatiga tahun 1999/2000

Nomor 35 Tahun 2006
Tentang Pengesahan Peraturan lurah Kecandran Kec.Sidorejo Tentang APB kelurahan Kecandran



:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.



JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id