Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 1995
Tentang Perubahan Pertama Perda Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Pemberian Nomor dan Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Umum Tidak Bermotor Dalam Wilayah Kodya Dati II Salatiga

Nomor 3 Tahun 1984
Tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Salatiga Nomor 21 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan dan Perawatan Kesehatan dalam wilayah

Nomor 9 Tahun 1985
Tentang Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan dalam Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 39 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sidorejo Kidul Pada Dinas Kesehatan

Nomor 35 Tahun 2008
Tentang Standardisasi Indeks Biaya Di Lingkungan Pemkot

Nomor 56 Tahun 2010
Tentang Perubahan Atas Perwali Salatiga Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah



:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.



JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id