Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

Nomor 24 Tahun 1981
Tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kodya Dati II Salatiga Tahun Anggaran 1980/1981

Nomor 1 Tahun 1985
Tentang Pajak Potong Ternak



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 16 Tahun 2007
Tentang Pengesahan Keputusan Lurah tingkir Salatiga No 489/04/XII/2006 Tentang lembaga Komunikan Masyarakat (LKM) Kelurahan Tingkir kecamatan Tingkir

Nomor 16 Tahun 2008
Tentang Pengesahan Peraturan Lurah Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Nomor 143/09/XII/2006 Tentang Pelepasan Sebagian Eks tanah Bengkok Carik Kutowinangun Untuk Perumahan Sub Inti, Prasarana Umum Dan Tanah Pengganti Untuk Jalan Di Kelurahan Kutowinangu

Nomor 5 Tahun 2011
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Bagian Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2011



:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.



JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id