Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 1994
Tentang Persyaratan,Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun

Nomor 8 Tahun 1997
Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga Bagian Wilayah I, II, III, IV, dan V Tahun 1997-2004

Nomor 6 Tahun 1986
Tentang Pembelian Nomor dan Surat Ijin Mengenai Kendaraan Umum tidak Bermotor dalam Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 29 Tahun 2010
Tentang Pengesahan Peraturan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 17 A/BPR.BS/VI/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi No. 18/BPR.BS/IV/2010 Tentang Laporan Tahunan PD BPR Bank Salatiga

Nomor 11 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-Kota Salatiga Tahun 2011

Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Pedoman Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Salatiga



:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.



JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id