Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 21 Tahun 1977
Tentang Retribusi pelayanan dan Perawatan Kesehatan dalam Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga

Nomor 1 Tahun 2005
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005

Nomor 10 Tahun 1981
Tentang Mengubah untuk Pertama Kali Perda Kodya Dati II Salatiga tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Reklame dalam Kodya Salatiga



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 16 Tahun 2006
Tentang Perubahan Keputusan Walikota Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Salatiga No 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan kesehatan Di Kota Salatiga

Nomor 10 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Perwali tentang no 50 tahun 2008 tentan gPedoman Pelaksanaan Pertanggungjawaaban APBD Kota Salatiga tahun Anggaran 2009

Nomor 70 Tahun 1995
Tentang Uji Coba Rumah Sakit Umum Kotamadya Dati II Salatiga Sebagai Unit Swadana Daerah Dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan



:::   Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Salatiga.   :::   JDIH merupakan salah satu sarana sosialisasi produk hukum agar dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih cepat.   :::   
 
Selamat datang di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
Pemerintah Kota Salatiga.



JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. (Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pasal 1)


JDIH di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

Adapun tugas pokok Bagian Hukum yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, program, petunjuk teknis dan mengkoordinasikan perumusan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi hukum, memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham).


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan produk hukum daerah;
  2. pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
  3. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;
  4. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan RANHAM;
  5. pelaksanaan telaah hukum;
  6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  7. penyelenggaraan administrasi bagian hukum;
  8. pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
  9. pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  10. penyusunan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Bagian Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.




 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id