Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Salatiga


Cari  Pencarian



Perda  Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 1988
Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kodya Dati II Salatiga

Nomor 3 Tahun 2000
Tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2000 Tentang APBD Tahun Anggaran 2000

Nomor 13 Tahun 1981
Tentang Pemberian Nomor pada Bangunan dan Pemasangan Papan Nama dalam Wilayah Kodya Dati II Salatiga



Perwali  Peraturan Walikota

Nomor 24 Tahun 2012
Tentang Pengesahan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Nomor 963/009/2012 Tentang Laporan Tahunan PDAM Kota Salatiga Tahun 2011

Nomor 12 Tahun 2006
Tentang Perubahan Pertama Oleh peraturan Walikota no 72 Tahun 2005 Tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan Pemeliharaan

Nomor 3 Tahun 2016
Tentang Pengesahan Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kec.Sidorejo Kota Salatiga no 240/BKK/XII/2015 tentang rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah badan kredit kec.sidorejo tahun 2016



 
Jenis:  Peraturan Daerah
Nama:Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014
Tentang:Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Tanggal Ditetapkan:21 Agustus 2014
Tanggal Diundangkan:21 Agustus 2014
Kata Kunci:apbd, 2013, pertanggungjawaban
Abstraksi:- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Belanja Daerah Tahun 2013.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota kecil dalam lingkungan propinsi jawa timur, jawa tengah, dan jawa barat, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, UU no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU no. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UU no. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Daerah, UU no. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah, UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan, Peraturan pemerintah No. 69 tahun 1992 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPR, PP No. 23 tahun 2005 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum, PP no 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan, PP No. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan Daerah, PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah, PP No. 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal, PP No. 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Daerah, PP No. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, PP No. 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah, PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP No. 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah, Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yag bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 19 tahun 2002 tentang perusahaan Daerah badan kredit kecamatan di propinsi Jawa Tengah, Perda Kotamadya Tingkat II Salatiga Nomor 5 tahun 1981 tentang pendirian perusahaan Daerah Air minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah aneka usaha, Perda Kota Salatiga No. 3 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah, Perda Kota Salatiga No. 5 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga Nomor 11 tahun 2007 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPR Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 8 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 9 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPR Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 10 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas Daerah Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 11 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis Daerah, kantor pelayanan perizinan terpadu dan satuan polisi pamong praja Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 12 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 1 tahun 2010 tentang pembentukan dana cadangan, Perda Kota Salatiga No. 1 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Perda Kota Salatiga No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Perda Kota Salatiga No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Kota Salatiga No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016, Perda Kota Salatiga No. 4 Tahun 2012 tentang APBD Tahun anggaran 2013, Perda Kota Salatiga No. 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan PerKotaan dan perdesaan, Perda Kota Salatiga No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Kota Salatiga No. 11 tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Tahun 2013.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2013 yang berupa laporan, dan memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, seta catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran dijabarkan dalam angka-angka , dan diuraikan pula dalam bentuk angka yang valid. Catatan atas laporan keuangan memuat informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan. Walikota menetapkan Peraturan kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 
Unduh

( 505.657 bytes )



 
     © 2013 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga e-Mail: hukum@salatiga.go.id